Minggu, 23 November 2014

KEBIJAKAN UPAH DI PERUSAHAAN

Ditulis pada Minggu, 17 April 2011 | Dilihat 13889 kali

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 s/d pasal 98 secara khusus memuat tentang upah dan pengupahan. Pada prinsipnya bahwa penetapan upah di perusahaan adalah merupakan otoritas pengusaha, dimana pengusaha diberi mandat untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi (UUKK pasal 92 ayat 1).

Faktanya, dalam menetapkan upah pekerja selalu berhadapan dengan 2 (dua) kepentingan yang saling bertentangan yaitu : human oriented dan product oriented.

Human oriented (sisi pekerja) menginginkan kesejahteraan dalam bentuk upah tinggi atau memadai sementara dari pihak pengusaha selalu menuntut produktivitas tinggi yaitu menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah-rendahnya (prinsip ekonomi).

Lantas, bagaimana menetapkan upah yang ideal ? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai acuan dalam menetapkan upah yakni :

  1. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mempertimbangkan 2 aspek yaitu : aspek teknis dan aspek ekonomis
  3. Dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan secara keseluruhan seperti kaitannya dengan Jamsostek, Pesangon, Pensiun, Tunjangan Hari Raya, kerja lembur dll.

Setelah kita melihat acuan penetapan upah yang harus memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, diharapkan pengusaha berlaku adil, obyektif, dan dipertimbangkan pula agar take home pay pekerja tidak jatuh ke level rendah agar kebutuhan dasar pekerja dapat terpenuhi.

Teknik untuk menyusun struktur dan skala upah setiap perusahaan berbeda-beda bergantung pada kemampuan keuangan setiap perusahaan Juga cara pandang dan misi setiap pengusaha dalam mengelola perusahaan. Ada yang mempertimbangkan hanya dari aspek teknis dan yuridis semata tetapi ada juga sebagian pengusaha lebih mengedepankan sisi manusiawinya.

Tetapi seperti apapun bentuknya penetapan upah tersebut minimal acuannya adalah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


Penetapan Upah dan Dampaknya

1. Jamsostek

Mengikut sertakan pekerja dalam progam jaminan sosial tenaga kerja adalah hak normative yang harus diterima dan dinikmati oleh pekerja.

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan hak dasar pekerja yang wajib mereka terima dalam rangka mewujudkan rasa adil, sejahtera, makmur maupun pemerataan. Progam Jamsostek merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap pekerja yang diatur dalam UU nomor 3 tahun1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. UU ini kemudian dikonkritkan lagi dengan dikeluarkannya No.14 tahun 1993 tentang Progam Jamsostek yang meliputi 4 progam yaitu :

  1. Jaminan Kecelakaan (JKK)
  2. Jaminan Kematian (JK)
  3. Jaminan Hari Tua (JHT)
  4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Hubungan antara penetapan upah dengan progam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah terletak pada perspektif pengusaha tentang upah yang melihatnya sebagai cost. Kalau yang dipandang sebagai biaya maka berlaku prinsip ekonomi yaitu mengeluarkan biaya sedikit tetapi memperoleh keuntungan besar. Padahal mengikuti progam jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan kewajiban pengusaha dan merupakan hak bagi karyawan.

Keterkaitannya adalah semakin tinggi upah karyawan maka besar pula iuran yang dibayarkan pengusaha ke PT. Jamsostek.

Sesuai ketentuan UU No, 3 tahun 1992 maka besarnya iuran atau premi yang dibayarkan ke PT. Jamsostek dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGAM JAMSOSTEK DAN IURAN Jamsostek
(UU No. 3 /1992)

No

Progam

Iuran

Beban

Hak

1

JKK

(0,24 - 17,74)%

Pemberi kerja

Tenaga kerja

2

JKM

0,3%

Pemberi kerja

Tenaga kerja

3

JHT

5,7%

Pemberi kerja

Tenaga kerja

4

JPK

Lajang 3%

Keluarga 6%

Pemberi kerja

Tenaga kerja

PT. Jamsostek adalah penyelenggara berdasarkan peraturan pemerintah PP No. 36 tahun 1995.

PERBANDINGAN IURAN JHT (JAMINAN HARI TUA) DIBEBERAPA NEGARA ASIA-AFRIKA

NO

Negara

Lembaga

Perubahan

Pekerja

Total

1

Singapura

CFF

20,0%

20,0%

40,0%

2

Malaysia

EFF

12,0%

11,0%

23,0%

3

Tanzania

NPF

10,0%

10,0%

20,0%

4

Ghana

SSNIT

12,5%

5,0%

17,5%

5

Gambia

SSHF

10,5%

5,0%

15,0%

6

Filipina

SSS

4,7%

3,3%

8,0%

7

Gabon

NDDF

5,5%

2,5%

7,5%

8

Nigeria

SITF

5,5%

2,5%

7,5%

9

Zambia

NFF

3,5%

3,5%

7,0%

10

Indonesia

Jamsostek

3,7%

2,0%

5,7%

Sumber : PT. Jamsostek

Penghitungan pembayaran Iuran Jamsostek

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

Yang termasuk dalam Jaminan kecelakaan kerja adalah :

  1. Biaya pengangkutan
  2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan
  3. Biaya rehabilitasi
  4. Santunan berupa uang meliputi :
    • Santunan sementara tidak mampu bekerja
    • Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    • Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    • Santunan kematian

Sesuai PP 76/2007, maksimum biaya pengobatan/perawatan adalah sebesar Rp. 12.000.000,-. Biaya Rehabilitasi Medik adalah sebesar Rp. 2.000.000,-


Biaya Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah :

  1. 4 bulan pertama: 100% upah
  2. 4 bulan kedua: 75% upah
  3. Selanjutnya: 50% upah

Biaya Santunan Cacat adalah :

  1. Cacat sebagian: % table x 80 bulan upah
  2. Cacat fungsi: % kurang fungsi x % table x 80 bulan upah
  3. Cacat total : 70% x 80 bulan upah
  4. Berkala ( 24 bulan): Rp. 200.000,- per bulan

Biaya santunan kematian jaminan kecelakaan kerja :

  1. Sekaligus: 60% x 80 bulan upah
  2. Biaya pemakaman: Rp. 2.000.000,-
  3. Berkala (24 bulan): Rp. 200.000,- per bulan

Yang dimaksud dengan cacat akibat kecelakaan :

adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

Pembayaran iuran untuk kecelakaan kerja bergantung pada kelompok mana perusahaan tersebut.

Sesuai PP No.14 tahun 1993 Tentang Penyelenggara Progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja bab 111 pasal 9 ayat 1 huruf a mengatakan : Jaminan kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasakan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sbb:

  1. Kelompok I: 0,024 % dari upah sebulan
  2. Kelompok II: 0,54 % dari upah sebulan
  3. Kelompok III: 0,89 % dari upah sebulan
  4. Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan
  5. Kelompok V: 1,74 % dari upah sebulan

Pengelompokan pembayaran iuran ke Jamsostek berdasarkan tingkat resiko kecelakaan yang akan terjadi di setiap jenis usaha, semakin tinggi resiko bahaya kecelakaan maka semakin tinggi pula beban iuran yang dibayar ke PT. Jamsostek.

Contoh :

Upah sebulan yang diterima pekerja adalah sebesar Rp. 1.100.000,- maka iuran yang harus dibayar ke PT. Jamsostek untuk Jaminan kecelakaan kerja (JKK untuk kategori kelompok II) adalah : 0,54 % x Rp. 1.100.000,- = Rp. 5.940,- Iuran tersebut merupakan tanggungan pemberi kerja


b. Jaminan kematian (JK)

Jaminan kematian diberikan kepada keluarga atau ahli waris bagi pekerja yang meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan berupa :

  1. Biaya Pemakaman
  2. Santunan berupa uang

Mengenai besarnya nilai uang santunan untuk pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berdasarkan PP No.76 tahun 2007 adalah sebesar :

  1. Untuk biaya pemakaman= Rp. 2.000.000,-
  2. Santunan kematian (sekaligus)= Rp. 10.000.000,-
  3. Santunana berkala 24 bulan = Rp. 200.000,-/bulan

Pembayaran untuk jaminan kematian dibebankan ke pemberi kerja dengan ketentuan sesuai PP No. 14 tahun 1993 Tentang penyelenggara Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) Bab III pasal 9 ayat 1 huruf b yaitu dibayar 0,30 % dari upah pekerja sebulan.

Contoh :

Upah pekerja/buruh yang diterima dalam sebulan sebesar Rp.1.100.000,- maka iuran yang harus ke PT. Jamsostek adalah 0,30% x Rp.1.100.000,- = Rp. 3.300,- iuran tersebut merupakan tanggungan pemberi kerja.


c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua adalah suatu bentuk jaminan akumulasi tabungan yang berasal dari iuran tenaga kerja dan perusahaan. JHT ini akan diterima oleh tenaga kerja pada saat hari tuanya. Jumlah JHT yang akan diterima pekerja adalah sebesar akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. Seorang pekerja mendapatkan uang Jaminan Hari Tuanya apabila sudah mencapai usia Pensiun.

Kapan seorang pekerja/buruh dikatakan Pensiun? Dengan mangacu kepada UU No. 3 Tahun 1992, seorang dikatakan pension apabila sudah mencapai usia 55 tahun. Artinya bahwa begitu seorang pekerja/buruh sudah mencapai usia 55 tahun maka haknya sudah boleh diambil walaupun masa kerjanya baru beberapa tahun. Kriteria usia pensiun di perusahaan bisa diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Kriteria tersebut bias berdasarkan masa kerja dan atau juga berdasarkan Usia.

Contoh :

Seorang pekerja dikatakan pensiun apabila sudah mencapai usia 55 tahun atau sudah mencapai masa kerja minimal 25 tahun berturut-turut di Perusahaan tersebut. Artinya kalau seorang pekerja/buruh sudah mencapai usia 55 tahun maka secara otomatis dikategorikan pensiun maka haknya di PT. Jamsostek boleh langsung diambil (Jaminan Hari Tuanya). Sebaliknya walaupun seorang pekerja/buruh belum mencapai usia 55 tahun tetapi masa kerja sudah mencapai 25 tahun berturut-turut di perusahaan tersebut juga dikategorikan pension tetapi khusus untuk haknya di PT. Jamsostek, tidak langsung diambil tetapi menunggu masa tenggang 6 bulan sejak dinyatakan berhenti kerja.Peraturan Jamsostek menetapkan bahwa JHT ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja dibebankan untuk membayar sebesar 3,70% sedangkan pekerja menaggung sebesar 2%.

Contoh :

Upah yang diterima pekerja dalam sebulan adalah Rp. 1.100.000,- maka :
2% x Rp. 1.100.000,- = Rp. 22.000,-
(dibayar pekerja/buruh)
3,70% x Rp.1.100,000,- = Rp.40.700,-
(dibebankan ke pengusaha) maka totaliuran JHT perbulan yang dibayarkan
ke PT. Jamsostek adalah Rp.22.000,- + Rp. 40.700,- = Rp.62.700,- / bulan.


d. Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)

Jaminan Pemeliharaan kesehatan adalah bentuk perlindungan oleh pengusaha kepada pekerja dan keluarganya. Pemeliharaan kesehatan yang dimaksud adalah penaggulangan dan pencegahan ganguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Untuk rawat inap, bagi pekerja atau anggota keluarganya maksimal 60 (enam puluh) hari termasuk ICU/ICCU untuk setiap jenis penyakit dalam satu tahun.

Jumlah hari perawatan ICU/ICCU maksimal 20 hari. Standar rawat inap ditetapkan sbb :

  1. RS Pemerintah menepati 2 kelas
  2. RS swasta menempati kelas 3

Sedangkan untuk pelayanan persalinan (partus), diberikan kepada tenaga kerja atau istri tenaga kerja yang melahirkan anak setelah hamil sekurang-kurangnya 26 minggu.

Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau istri tenaga kerja dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin dengan Ketentuan :

  1. Persalinan kesatu, kedua, ketiga
  2. Bagi tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 anak ketika mulai masuk kepesertaan tidak berhak mendapatkan pertolongan
  3. Untuk persalinan dengan penyulit yang memerlukan tindakan spesialistik maka berlaku ketentuan rawat inap di rumah sakit.
  4. Rawat inap minimum 3 hari dan maksimum 5 hari.
    ( = Biaya persalinan normal ditetapkan Rp. 500.000,- )



2. Pesangon

Ada kaitannya antara upah seorang pekerja dengan pesangon jika pekerja bersangkutan diputus hubungan kerjanya (PHK).

Uang pesangon adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sabagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Jumlah uang yang diberikan sebagai uang pesangon bergantung pada jenis PHK. (Jenis PHK dan kompensasi pesangon akan dibahas pada bab tersendiri). Dalam hal ini akan dibahas bagaimana keterkaitan penetapan upah karyawan dengan pengaruhnya terhadapa nilai pesangon.

UUKK No. 13 tahun 2003 pasal 94 mengamanatkan kepada pengusaha untuk membuat komponen upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok paling sedikit 75% dari total tambahan tunjangan tetap.

Contoh :
Upah si A perbulan = Rp. 4.950.000,- terdiri dari :
          Gaji pokok : Rp. 2.600.000,-
          Tunjangan Keluarga: Rp. 400.000,-
          Tunjangan Jabatan: Rp. 400.000,-
          Tunjangan tidak tetap :
          Tunjangan Transport: Rp 400.000.-
          Tunjangan Hadir: Rp 500.000.-
          Tunjangan Kesehatan : Rp 650.000.-

Ketika si A di PHK maka yang dipakai untuk menghitung pesangon adalah upah pokok di tambah tunjangan tetap yaitu :
Rp. 2.600.000,- + Rp. (Rp. 400.000,- + Rp 400.000,-) = Rp. 3.400.000,-



3. Pensiun

Seorang pekerja dikatakan Pensiun apabila berheti bekerja karena sudah mencapai usia tertentu yakni apakah karena usia kelahiran tertentu atau mencapai usia masa kerja tertentu yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja.

Ada 2 (dua) hal yang berkaitan dengan pensiun, yakni :

a. Mekanisme pembayaran iuran progam pensiun.

Mengikuti progam pensiun sifatnya fakultatif; artinya boleh dilaksanakan progam pensiun dan boleh tidak dilaksanakan. Jika perusahaan menyertakan pekerja pada progam pensiun ada dua kemungkinan :

  1. Pertama, iuran pensiun ditanggung seluruhnya oleh pengusaha yang prosentasenya ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan (PP).
  2. Kedua, iuran pensiun ditanggung oleh pekerja dan pengusaha yang masing-masing prosentasenya ditetapkan dalam PKB atau PP.

Contoh 1 :

Iuran pensiun yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan,

Upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diterima pekerja dalam sebulan adalah sebesar Rp.1.700.000,-.

Berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama bahwa pengusaha membayar premi pensiun untuk setipa karyawannya adalah sebesar 10% dari upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diterima pekerja per bulannya.

Maka premi yang dibayar pengusaha tiap bulannya adalah 10% X Rp. 1.700.000,- = Rp.170.000,-

Contoh 2 :

Iuran pensiun ditanggung oleh perusahaan dan pekerja dalam PKB atau PP disepakati bahwa pekerja dan pengusaha masing-masing membayar 5% dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima setiap pekerja. A mendapat gaji tetap ditambah tunjangan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.

Maka besarnya iuran pensiun untuk A adalah sbb :
Yang ditanggung pekerja : 5% X Rp. 2.000.000,- = Rp. 100.000,-
Yang ditanggung oleh pengusaha : 5% X Rp. 2.000.000,- = Rp. 100.000,-


b. Dampak Iuran Pensiun Terhadap Perhitungan Pesangon

UUKK No.13 tahun 2003 pasal 167 membahas tantang pekerja yang mencapai usia pensiun dan kompensasi pesangonnya.

Pertanyaannya adalah :
  1. Kapan seorang pekerja dikategorikan pensiun?
  2. Berapa kompensasi uang pesangon ketika seorang pekerja di PHK kerena mencapai usia tertentu?
  3. Bagaimana cara menghitung kompensasi uang pesangon ketika seorang pekerja tidak di ikut-sertakan dalam progam pensiun?

UUKK No.13 Tahun 2003 pasal 167 ayat 1 mengatakan pengusaha dapat melaukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun. Kalau dilaksanakan progam pensiun berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Apabila pengusaha mengikutsertakan pekerja/buruh pada progam pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha maka pekerja/buruh tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, dan uang penghargaan masa kerja pada ayat 3, tetapi berhak atas penggantian hak sesuia ketentuan pasal 156 ayat 4 (sepanjang akumulasi iuran pensiun tersebut tidak kurang dari jumlah kompensasi PHK karena memasuki masa pensiun). Manfaat pensiun harus dibayar sekaligus dan nilainya apabila ebih kecil dari ketentuan 2 (dua) kali pasal 156 ayat 2 dan 3 uang penggantian hak pasal 156 ayat 4 maka pengusaha wajib membayar selisihnya.
  2. Kalau progam pensiun untuk pekerja tersebut preminya dibayar oleh pekerja dan pengusaha maka yang dihitung adalah hanya iuran yang distor oleh pengusaha saja (lihat pasal 167 ayat 3).
  3. Hak atas pensiun tidak menghilangkan hak pekerja atas jaminan hari tua (JHT) di PT. Jamsostek.

Kapan seseorang pekerja/buruh dikatakan pensiun? Dalam undang-undang tidak disebutkan mengenai kriteria pensiun. Tetapi faktanya setiap perusahaan memberlakukan pensiun bagi karyawannya berdasarkan usia kelahiran, usia masa kerja dan pensiun dini.

UU No.3 tahun 1992 Tentang Jamsostek mengatakan seseorang dikatakan pensiun apabila sudah berusia 55 tahun. Seorang pekerja juga memasuki masa pensiun karena usia masa kerja mencapai 25 tahun secara terus menerus diperusahaan tersebut walaupun usia kelahirannya belum mencapai usia 55 tahun.

Seperti apapun kriteria pensiun, hak untuk mendapatkan pesangon tetap mengikuti ketentuan undang-undang yaitu yaitu 2 kali pasal 156 ayat 2; dan 1kali ayat 3 dan 1 kali pasal 156 ayat 4. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang tidak ikut dalam progam pensiun. Sedangkan bagi pekerja yang ikut dalam progam pensiun maka haknya diterima mengikuti mekanisme asuransi.


4. Tunjangan Hari Raya (THR)

Dasar hukum penetapan THR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di Perusahaan. THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

Hari Raya Keagamaan yang dimaksud adalah :

  1. Hari Raya Idul Fitribagi pekerja yang beragama Islam
  2. Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Katolik dan Kristen
  3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu
  4. Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha.

Kewajiban Pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya kepada setiap pekerja/buruh dan untuk menciptakan ketenangan usaha.

Cara Menghitung THR

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus atau lebih dan diberikan satu kali selama setahun.

Pengaturan mengenai besarnya nilai uang THR adalah sbb :

Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih = 1 bulan upah. Jika upah ditetapkan secara harian maka pembayaran THR nya = upah sehari x 30 hari.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional dengan masa kerjanya yakni :


Jumlah bulan masa kerja    x   upah sebulan
----------------------------------
12 bulan

Contoh :
Masa kerja= 6 bulan
Upah sebulan= Rp. 973.000,-
Maka besar nilai uang THR pekerja/ buruh tersebut adalah =
6/12 x Rp. 973.000 = Rp. 486.500,-

Besarnya nilai uang yang ditentukan melalui peraturan Menteri tersebut merupakan ketentuan minimal. Artinya Pengusaha tidak boleh memberikan THR yang nilainya di bawah ketentuan minimal tersebut. Jika dalam PKB atau Peraturan Perusahaan, THR lebih besar dari ketentuan Pemerintah maka kesepakatan itulah yang diberlakukan.

Waktu pemberian THR perlu disepakati oleh Pengusaha dan Pekerja tetapi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan dirayakan. THR bisa diberikan dalam bentuk lain selain uang kecuali berupa minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25 % dari nilai THR yang seharusnya diterima.


Contoh :

Total nilai THR yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp. 1.000.000,- namun pengusaha dan pekerja sepakat bahwa perusahaan memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 800.000,- sedangkan Rp.200.000,- nya diberikan dalam bentuk barang yang nilainya tidak boleh dibawah Rp.200.000,-.

Bagi pekerja yang terkena PHK terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan pekerja tersebut berhak atas uang THR kecuali bagi pekerja yang statusnya hubungan kerja untuk waktu tertentu.

Untuk pekerja yang dipindahkan ke Perusahaan lain masa kerja berlanjut, maka pekerja tersebut berhak atas uang THR pada Perusahaan yang baru, asal dari Perusahaan yang lama pekerja bersangkutan belum mendapatkan THR. Khusus untuk pengusaha yang karena kondisi Perusahaan yang tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR.


Sumber : Hak Karyawan atas Gaji & Pedoman Menghitung :
Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan,
Insentif, Bonus THR, Pajak atas Gaji,
Iuran Pensiun Pesangon,
Iuran Jamsostek/Dana sehat)
Penerbit Forum Sahabat Desember 2009
Oleh : Edytus Adisu
Seperti dikutip kembali oleh Team CariJOB.com
 

Statistik

Berikut Statistik :

Iklan Lowongan Kerja : 428 iklan
Iklan Profile Pelamar : 8901 iklan
Data Pelamar : 59082 pelamar
Data Perusahaan : 12259 perusahaan

Online Support

Yahoo!Messenger
CS 1
CS 2
CS 3
CS 4
 
Marketing Support : 021- 4444 7464
SMS Center : 0857 1182 7300
Facsimile : 021-5636275
Email : info@carijob.com